Makalah IMF dan Dampaknya bagi Perekonomian Negara-Negara Berkembang

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Teori

Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Perekonomian adalah perekonomian yang dijalankan oleh bangsa di setiap negara yang disesuaikan dengan sistem perekonomian. Dan sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Negara berkembang memiliki rakyat yang tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa IMF sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara berkembang karena miliki misi untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis perekonomian. Perekonomian negara-negara berkembang akan terus dipantau oleh IMF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam sektor keuangan.

2.2  Pembahasan

2.2.1    Sejarah, Peranan dan Fungsi, serta Tujuan Organisasi Dunia IMF

A.      Sejarah Lahirnya IMF

Pada saat akhir Perang Dunia II tersebut, ekonomi cenderung mengerucut pada satu tumpuan kekuatan, Amerika Serikat (AS). Britania Raya mengalami kebangkrutan ekonomi akibat resesi sejak akhir abad ke-19 dengan kehilangan cadangan emasnya. Eropa Barat hancur sebagai akibat perang dunia. Demikian juga dengan Jepang. Dan tidak ada negara satu pun di dunia yang cukup kuat, kecuali AS.

AS menjadi kekuatan ekonomi tunggal pada saat itu dengan memiliki cadangan emas mencapai 65 persen dari seluruh dunia. Dia juga menjadi pemimpin dalam Perang Dunia II dan menang. AS juga yang secara fisik, tidak tersentuh dan terseret menjadi medan perang, kecuali wilayah Hawai yang dihajar bom oleh Jepang.

Atas dasar peta kekuatan tersebut, kesepakatan Bretton Woods sangat kental dengan nuansa peran AS dalam mengatur tatanan ekonomi dunia. Salah satunya, peran dolar AS sebagai satu-satunya alat pembayaran dunia. Pada saat itu, setiap mata uang ditetapkan nilai berdasarkan cadangan emas masing-masing negara dan kemudian menetapkan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS berdasarkan nilai paritasnya terhadap emas masing-masing.

International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.

B.       Peranan dan Fungsi IMF

IMF memiliki tiga fungsi yang berperan dalam pencapaian dua tujuannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi system keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu seperti stabilitas harga, membantu memajukan pengaturan pertukaran yang stabil dan menghindari manipulasi nilai tukar, serta memberikan data perekonomiannya kepada IMF sehingga dapat  memantau kondisi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia serta memeriksa apakah kebijakan di negara anggota terbukti benar menurut sudut pandang internasional maupun nasional. Selain itu juga IMF memiliki kewengan dalam memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang mengintai, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.

Untuk fungsi kedua yaitu peminjaman, yang diartikan sebagai institusi yang  memberikan pinjaman kepada negara- negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Tujuan utama peminjaman bagi negara-negara berpendapatan rendah adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Sedangkan fungsi ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. Fungsi ketiga ini membuat IMF membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan institusi pembuat kebijakan dan instrument kebijakan ekonomi yang kuat.

C.      Tujuan IMF

IMF memiliki dua tujuan yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar merupakan dua tujuan yang mencerminkan liberalisasi perdagangan dan memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. Adapun beberapa implikasi dari dua tujuan IMF tersebut adalah semakin terbukanya perdagangan antara negara yang diharapkan memiliki dampak positif karena keberadaan suatu negara akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam memperdagangkan hasil produk dan jasanya atau dengan kata lain yaitu memiliki pilihan ekspor-impor yang lebih luas sehingga diharapkan akan memperkuat cadangan devisanya. Lebih lanjut bahwa keterbukaan pasar akan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan semakin banyaknya investasi langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong mobilitas sumber daya semakin efisien, namun kebijakan ini memiliki persyaratan yaitu dibutuhkannya transparansi dan pemerintah yang demokratis dalam mempersiapkan iklim investasi yang baik seperti penerapan prinsip-prinsip GCG dan penegakkan hukum yang baik.

Tujuan kedua yaitu stabilitas nilai tukar yang diharapakan bermanfaat menjaga keseimbangan perdagangan internasional sehingga tidak memiliki distorsi harga dalam implementasi ekspor dan impor. Hal ini didasari bahwa apabila terjadi goncangan pada nilai tukar yang menyebabkan terdepresiasi mata uang negara tertentu (soft currency) dan berakibat pada naiknya biaya impor sehingga akan berakibat pada ketidakseimbangan neraca pembayaran dan sebaliknya. Lebih lanjut bahwa dengan ketidakseimbangan neraca pembayaran akan mempengaruhi cadangan devisa suatu negara dalam membiayai permintaan mata utang untuk transaksi bisnis. Sebagai contohnya yaitu pada saat krisis moneter dimana negara-negara asia terkhususnya asia tenggara yang mengalami kesulitan cadangan devisa maka IMF dapat membantu dengan memberikan bantuan financial dan berbagai bantuan teknis lainnya sehingga secara perlahan-lahan terjadi perbaikan pada kinerja ekonomi.

2.2.2        Perekonomian Negara Berkembang

Kegiatan ekonomi negara berkembang biasanya bergerak di dalam sektor primer. Sehingga perlu adanya peningkatan industrinya supaya lebih maju dn berkembang untuk mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Jika pemerintah tidak mendukung dan memberikan banuan bagi kemajuan industri tersebut, maka negara tersebut akan kalah bersaing dengan negara asing lainnya.

Negara berkembang sebagian besar penduduknya bekerja di industri yang memproduksi makanan dan bahan-bahan dasar. Sehingga tidak heran jika penghasilan penduduknya termasuk rendah dibandingkan negara maju. Berikut ini beberapa kegiatan yang biasa dilakukan di negara berkembang:

1.        Pertanian

Kebanyakan negara berkembang selalu berada di wilayah yang beriklim tropis dengan unsur hara yang miskin dan tingginya curah hujan. Sehingga sering terjadi erosi yang berlangsung dengan cepat dan menybabkan kesuburan tanah cepat menghilang. Hampir sebanyak 55%-80% penduduk nega berkembang bekerja di sektor pertanian ini. Tetapi tetap saja produktivitas tanahnya rendah. Tidak jarang akhirnya mereka mengalami krisis pangan dan kegiatan pertanian yang dilakukan hanya cukup untuk kebutuhan diri sendiri.

2.        Industri

Industri di negara berkembang tidak sama dengan industri di negara maju, perkembangannya berjalan lebh lamban dan kurang maksimal. Walaupun banyak pencari kerja yang memilih bekrja di sektor industri daripada pertanian. Hal ini terjadi karena pertanian hanya besifat musiman. Bila sudah berganti waktu tidak akan ada lagi pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai.

Kegiatan ekonomi negara berkembang terhambat bukan hanya karena kekurangan modal, tenaga kerja yang terdidik, tingkat keahlian yang rendah, kekurangan motivasi. Faktor yang berpengaruh pula yaitu karena situasi politik yang tidak mendukung kemajuan perekonomian rakyat.

Krisis negara berkembang diawali oleh jatuhnya Baht Thailand pada bulan Juli 1997, kemudian berakibat langsung terhadap nilai rupiah yang terdepresiasi secara eksponensial, dari Rp 2.400 perdollar pada pertengahan 1997 menjadi Rp16.000 per dollar pada bulan Juni 1998. Pada saat itu, Indonesia boleh dikatakan telah “kehilangan pijakan” dalam kancah perdagangan internasional, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan, ekspor Indonesia terhambat oleh kurangnya biaya untuk impor bahan baku, dan banyak pelanggan asing membatalkan pesanannya karena kurang percaya bahwa perusahaan Indonesia akan mampu memenuhi permintaannya. Penerimaan ekspor nonmigas merosot sebesar 2,4% pada tahun 1998, dan jatuh lagi sebesar 4,6% pada tahun 1999, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di antara negara-negara Asia yang dilanda krisis, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan memutuskan untuk mencari bantuan IMF (International Monetary Funds), sementara itu Malaysia berteguh hati untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan cara pengendalian kapital secara ketat. Dalam keadaan itu, Filipina dibantu IMF dengan melanjutkan upaya yang telah disepakati sebelumnya. Pada mulanya, Indonesia tampak serius dalam bekerja sama dan menyanggupi segala persyaratan yang ditetapkan IMF. Tetapi kemudian Presiden Soeharto, yang menandatangani sendiri perjanjian kedua (Letter of Intent atau LoI) dengan IMF, dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan program reformasi seperti apa yang telah disyaratkan dalam berbagai LoI itu. Akibatnya, Presiden Soeharto terjebak dalam konfrontasi dengan IMF. Pasar menjadi “ragu-ragu” bahkan menjadi nervous menghadapi kenyataan ini, tidak saja karena melihat kebijakan yang penuh konflik, tetapi juga diperkeruh oleh berbagai pernyataan publik dari pejabat IMF maupun Bank Dunia yang bernada mengkritik pemerintah. Akibatnya, keadaan ekonomi terus memburuk, seperti yang tercermin pada menurunnya nilai tukar rupiah secara terus- menerus.

2.2.3        Dampak IMF terhadap Perekonomian Negara Berkembang

A.      Dampak Positif

Misi IMF adalah Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Di saat negara-negara anggota IMF kekeurangan dana dalam menjalankan perekonomiannya, atau bisa disebut juga dengan krisis keuanagan. Maka IMF lah yang membantunya dengan cara memeberikan bantuan dana untuk menstabilakan perekonomian negara-negara yang tergabung dalam anggota IMF . Dengan tujuan IMF ialah membantu negara yang bermasalah dengan perekonomiananya agar bisa stabil kembali.

B.       Dampak Negatif

Krisis Ekonomi yang menghantam Indonesia pada pertengahan 1997 mengakibatkan utang Indonesia, baik itu utang luar negri pemerintah maupun swasta membumbung tinggi karena melemahnya rupiah Dalam hal ini, IMF muncul seperti pahlawan yang akan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dalam bentuk pinjaman. Namun, pada kenyatannya, utang kepada IMF tidak hanya banyak memberikan kebaikan pada masayrakat, malah utang Indonesia menjadi semakin menggunung. Pendekatan yang digunakan oleh IMF keseluruh dunia relatif sama yaitu melalui program Financial Programming. Lewat pinjamannya, IMF sebenarnya hanya menbambah beban uatng untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Krena itu, perbaikan yang dilakukna IMF bersifat semu karena bukan hasil peningkatan aliran modal swasta maupun peningkatan ekspor netto. Sisi negatif yang sangat menonjol dari peran IMF yaitu:

1.        Ketika suatu misi IMF memasuki suatu negara, mereka tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan uang. IMF biasanya mengambangkan program 4 langkah, yaitu :

1)        Program “privatisasi”, yang menurut Stiglitz lebih tepat digunakan sebagai program penyuapan. Pada program ini, perusahaan-peruysahaan milik negara yang menjadi penerima bantuan IMF harus dijual kepada swasta dengan alasan untuk mendapatkan dana tunai segar

2)        Program “Liberalisasi Pasar Modal” , yang dalam teorinya, deregulasi pasar modal memungkinkan modal investasi mengalir keluar masuk. Namun, dengan ditingkatkannya pemasukan modal investasi dari luar, pada gilirannya akan menyebabkan pengurasan dana devisa negara yang bersangkutan untuk mendatangkan aset melalui impor dari negara-negara yang ditunjukkan oleh IMF.

3)        “Pricing” atau penentuan harga sesuai dengan pasar, sebuah istilah yang muluk untuk menaikkan program menaikkan harga komoditas strategis seperti pangan, air  bersih dan BBM. Tahapan ini akan menuju tahapan ”kerusuhan IMF”, yaitu sebuah kekacauan di dalam negara penerima bantyuan IMF dalam skup multidimensi. banyaknya kerusuhan, aksi demonstrasi yang dibubarkan dengan gas air mata, peluru dan tank. Hal ini akan menyebabkan pelarian modal (capilat flight) dan kebangkrutan pemerintah setempat.

4)        “Strategi Pengentasan Kemiskinan” yaitu ”Pasar Bebas”. Akibat program ini adalah penguasa kapitalis lokal terpaksa meminjam pada suku bunga dsampai 60% dari bank lokal, dan mereka harus bersaing dengan barang-barang impor dari  AS dan Eropa, di mana suku bunga berkisar tidaklebih antara 6-7%. Program ini mematikan kaum kapitalis lokal

2.        Kepentingan G-7 (Kelompok tujuh negara industri maju yang terdiri dan AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, dan Perancis) dan para TNC (Transnasional Corporation) dituangkan ke dalam program ekonomi IMF dalam berbagai penekanan, seperti pada:

a.         Pengetatan anggaran negara untuk menjamin kelancaran pembayaran hutang.

b.         Liberalisasi sektor keuangan untuk memberi keleluasaan kepada para pemodal internasional untuk datang dan pergi sesuka hati mereka.

c.         Liberalisasi sektor perdagangan untuk mempermudah penetrasi produk negara-negara industri maju.

d.        Privatisasi BUMN untuk memperlemah  intervensi negara dan memperkuat dominasi TNC di negara-negara yang bersangkutan dengan harga murah.

3.        Perhatian utama IMF pada negara-negara berkembang yang terkena dampak krisis adalah perbaikan neraca pembayaran, khususnya neraca berjalan. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan (yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa dan transfer payment) dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Dengan demikian, seharusnya IMF menyarankan negara-negara tersebut agar mendorong ekspornya dan menekan impornya. Namun ironisnya, pada saat yang bersamaan IMF justru menganjurkan agar negara yang berkembang meliberalisasi perdagangannya. Hal tersebut berarti, negara tersebut harus sangat terbuka terhadap arus impor. Konsekuensi logisnya adalah dengan masuknya arus impor tersebut berarti akan membahayakan transasksi berjalan negara tersebut. aliran masuk investasi asing yang longgar juga akan semakin mendesak kekuatan ekonomi domestik ke pinggir sambil menunggu saat kematiannya.

4.        Tujuan awal didirikannya IMF adalah untuk mempersiapkan badan ini menjadi penolong bagi negara-negara tertinggal, padahal ini adalah salah satu upaya negara-negara kapitalis untuk menguasai negara berkembang, yaitu melalui pemberian utang. IMF tidak mendidik Nnegara berkembang untuk maju. IMF bukanlah dewa penolong untuk Negara-negara berkembang. IMF adalah racun. Bukti yang nyata yang ada di hadapan kita adalah IMF membuat Indonesiasemakin ketergantungan.

5.        Bantuan yang diberikan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, baik bantuan langsung secara bilateral ataupun bantuan melalui IMF, sebenarnya tidak lepas dari bentuk penjajahan ekonomi negara-negara maju terhadap negara berkembang.

2.2.4        Hubungan IMF dan Indonesia

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bahkan pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional (berbasis di Washington dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya) telah melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.

Ketika perekonomian Indonesia menghadapi krisis sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama 60-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Soekarno untuk menerima tawaran pinjaman besar kepada Indonesia. Syarat pinjaman tersebut adalah pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing. Tawaran Bank Dunia itu ditolak oleh Presiden Soekarno dalam sebuah rapat akbar di Jakarta dengan seruan: "Go to hell with your aid!".

Tidak lama kemudian kedudukan Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto. Bersamaan dengan itu pula (Oktober 1966), pemerintahan Soeharto menjalankan program stabilisasi yang dirumuskan dengan bantuan IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Soeharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia). Badan ini lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Tiap tahun Bank Dunia menyiapkan sebuah laporan tentang kinerja mutakhir Indonesia yang didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar bantuan (pinjaman) yang akan diberikan kepada Indonesia. Antara 1967 dan 1997, IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi.
Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara.

Di samping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yang tidak lain adalah perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini.

Pelayanan ini diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak. Padahal menurut Bank Dunia, setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin tahun itu. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah dasar.